Foto : Ilustrasi Net
Pantau Lebak – Berdasarkan hasil investigasi yang di himpun dari beberapa Keluarga Penemrima Manfaat (KPM) yang enggan di sebutkan namanya, terkait penyaluran Program Bansos PKH dan BPNT diduga di salurakn secara tidak transparan oleh pihak BRI Link Inisal (RM) yang merupakan warga Kampung Gunungsari RT/RW. 001/003 Cicadas, Cisolok, Jawa Barat pada hari Jumat. O2-02-2024
RM adalah pemilik Brilink yang merupakan warga Jawa Barat meminjam tempat warkop inisal (RD) untuk melakukan transaksi penyaluran program bansos PKH dan BPNT di Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
RM Ini dikeluhkan oleh beberapa KPM karena diduga ada opini pegiringan terhadap KPM agar penyaluran dilakukan secara di kolektif, oleh Oknum RT Inisial (KN) warga Kampung Cikempul dan Inisial RT yang biasa sapa (KD) warga Kampung Lebak Maja.
Seharusnya pihak pemerintah desa ikut serta dalam pengawasan guna penyaluran tersebut berjalan dengan lancar dan tepat sasaran diterima secara utuh oleh masing – masing KPM.
Lebih lanjut awak media berupaya untuk meminta keterangan lebih detilnya kepada ketua paguyuban RW Inisal (SJ) melalui Sambungan Via WhatsAppnya terkait impormasi yang kami himpun dari beberapa narasumber mengenai dugaan pengolektipan dan pemotongan yang diduga dilakukan oleh oknum RT, Ironinya tidak ada tanggapan malah memblokir Nomor WhatsApp Wartawan.
Kemudian awak media kompirmasi kepada Kepala Desa Cikadu Inisial (AN) melalui sambungan Via WhatsAppnya, namun Kepala Desa mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut, karena, kata dia, Kepala Desa tidak pernah ikut campur urusan BPNT.
“Saya belum tahu pak kalau urusan BPNT jika udah ada uangnya lagi, karena saya tidak pernah ikut cmpur urusan BPNT. Nanti saya hubungi RT dan RW nya. Tahan dulu ya rilisan beritanya kita cari info yang jelas dulu,”kata Kepala Desa.
Ditempat terpisah ME Selaku Ormas Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) mengatakan bahwa terjadinya hal seperti itu karena diduga lemahnya pengawasan pihak pemerintah desa dan pihak TKSK Kecamatan Cibeber sehingga adanya dugaan pengolektifan.
“Kami berharap kepada Dinsos Kabupaten Lebak dan pihak APH segera mengambil langkah – langkah yang tegas menindak persoalan ini,”katanya. (*Gunawan/red)
