Foto : Ketua Umum Coordinator Center Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (CC IMC) Hendrik Arrizqy
Pantau Lebak – Ketua Umum Coordinator Center Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (CC IMC) Hendrik Arrizqy tanpa basa-basi langsung menyalahlan Pemerintah Desa (PemDes) serta pihak Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) Wilayah III Kertajaya saat memberikan keterangan kepada awak media terkait imbas putusnya Jembatan Gantung di Kampung Cigeudang, Desa Leuwiipuh, Kecamatan Banjarsari yang menyebabkan belasan korban terluka pada Rabu pagi, 10 April 2024 kemarin.
“Kita sudah bosan pak mendengar kejadian-kejadian yang sering kali terjadi di Desa Leuwiipuh ini, padahal disana ada PTPN III yang seharusnya memiliki peran sosial. Lantas selama ini PTPN III sudah berperan sejauh mana terkait soal-soal mempedulikan sosial, ekonomi, serta pendidikan masyarakat,”kata Hendrik, Kamis (11/4/2024).
Selain itu, kata di, seharusnya Pemerintah Desa (PemDes) Leuwiipuh Kecamatan Banjarsari memiliki daya inisiatif dan jiwa sosial tinggi memperhatikan pembangunan jembatan gantung jauh-jauh hari.
“Mungkin akan beda ceritanya jika ada gerakan sosial cepat dari Kepala Desa dan keperdulian dari PTPN III. Karena dalam situasi apapun semua orang mengetahui mengenai anggaran desa yang setiap tahunnya digelontorkan,” kata Hendrik.
Lanjut Hendrik, terkait dengan pemberitaan di media online bahwa Pemerintah Desa mengeluarkan klarifikasi turut prihatin dan selama ini hanya menunggu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) menurutnya itu adalah sesuatu yang konyol.
“Sangat miris. Sesuatu yang konyol jika Pemerintah Desa berstatement selama ini menunggu alokasi dana APBN ataupun wujud-wujud perhatian dari Kementerian PUPR. Dalam momentum ini kita harus lebih pandai memainkan logika serta moralitas untuk mendahulukan hal-hal yang penting sebelum berdampak dan merugikan banyak orang. Begitu juga pemerintah harus peka terhadap hal yang perioritas, jangan malah berdalih untuk membela diri sendiri padahal sebetulnya masyarakat sangat butuh solusi. Untuk itu semua pihak harus ikut terlibat dalam memantau pengelolaan anggaran baik di tingkat desa maupun di tingkat Kabupaten, sehingga hal itu menjauhi segala praktek yang bersifat keuntungan pribadi,”tegas Hendrik.
Jika kejadian Putus jembatan yang sangat memprihatikan ini malah seolah memberikan pembenaran dari pihak Desanya dan tidak memberikan solusi, bagiamana untuk memikirkan kemajuan masyarakat dimana hal yang perioritas saja tidak segera ditindaklanjuti.
“Jembatan salah satu hal yang perioritas untuk itu perlu adanya perbaikan cepat. Jika malah pihak terkait malah saling lempar tanggung jawab, bagaimana nasib masyarakat yang membutuhkan akses tersebut. Karena Jembatan itu adalah sarana masyarakat dalam melakukan segala hal juga aktivitas sehari-hari,” tandasnya. (*Red)
